Bupati Murung Raya Hadiri Upacara HUT ke-68 Kalteng, Tegaskan Dukungan Pembangunan Berkelanjutan

PURUK CAHU, Kabar Borneo News– Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus, menghadiri upacara peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Jumat (23/5/2025).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dan dihadiri unsur Forkopimda, para kepala daerah se-Kalteng, tokoh masyarakat, serta ribuan peserta dari berbagai elemen.

Dalam kesempatan itu, Bupati Heriyus bersama Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, secara pribadi maupun atas nama Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah.

“Semoga Kalimantan Tengah semakin berkah, semakin maju, dan pembangunannya terus dirasakan merata oleh seluruh masyarakat,” ujar Heriyus.

Peringatan HUT kali ini dirangkaikan dengan sejumlah agenda penting, di antaranya pengukuhan Bunda Forum Anak Daerah, peluncuran Pusat Pembelajaran Keluarga Isen Mulang, penyerahan SK PNS dan PPPK, penampilan Tarian Manasai, penganugerahan Gelar Adat Dayak kepada Gubernur dan Ketua TP PKK, serta penyerahan SK Koperasi Merah Putih kepada 14 kabupaten/kota se-Kalteng.

Dalam pidatonya, Gubernur Agustiar Sabran menyoroti capaian pembangunan di berbagai sektor yang dinilai merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, media, dan seluruh elemen masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin terdahulu serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun Kalimantan Tengah. Gubernur turut mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat untuk memimpin provinsi ini bersama Wakil Gubernur H. Edy Pratowo selama lima tahun ke depan.

Gubernur menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat Dayak, melalui visi dan misi Manggatang Utus. Program prioritas Huma Betang Sejahtera disebut akan menjadi fokus utama, mencakup akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan pangan, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu, terutama di wilayah terpencil.

Program tersebut direncanakan mulai berjalan efektif pada 2026 setelah melalui proses verifikasi data dan penganggaran yang matang.