Menurut Ary, alokasi anggaran program RTLH disesuaikan berdasarkan kategori kebutuhan, dengan prioritas pada pembangunan rumah baru berukuran minimal 4x6 meter. "Fasilitas sanitasi menjadi syarat utama. WC harus tersedia. Jika tidak ada, kami wajib membangunnya—minimal kloset harus ada," tegas Ary.
Ia menyoroti pentingnya aspek sanitasi sebagai fondasi rumah yang sehat. “Selama ini masih banyak warga yang memanfaatkan sungai untuk buang air. Kalau kondisi tubuh sehat mungkin bisa, tapi bagaimana saat sakit? Turun ke sungai jelas bukan solusi,” ujarnya.
Program bantuan ini sebagian besar berasal dari hasil reses anggota DPRD dan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir), namun tetap melalui proses verifikasi teknis oleh dinas terkait guna memastikan penerima bantuan benar-benar layak.
Data sementara menunjukkan angka RTLH di Murung Raya masih tergolong tinggi. Dinas Perkim aktif mengimbau para camat, lurah, dan kepala desa untuk rutin mengirimkan pembaruan data setiap Jumat. “Kami minta semua desa mengirim data terkini, termasuk daftar penerima bantuan sebelumnya. Data itu akan kami verifikasi kembali,” jelas Ary.
Selain fokus pada rumah tetap, Perkim juga merancang pembangunan rumah singgah sementara bagi warga yang terdampak banjir tahunan. “Banjir memang tidak selalu merusak rumah secara permanen, tapi warga tetap butuh tempat tinggal layak selama masa evakuasi,” imbuhnya.
Upaya ini mendukung program nasional “Tiga Juta Rumah” yang tengah digalakkan pemerintah pusat. Dinas Perkim Murung Raya kini tengah menyiapkan lahan dan menjajaki kerja sama dengan pemerintah desa, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
Sasaran utama program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta warga yang mengalami backlog perumahan—yakni situasi di mana satu rumah dihuni oleh tiga hingga empat kepala keluarga. Bantuan yang diberikan bisa berupa rumah subsidi di kota maupun hunian sederhana di desa, tergantung kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.(LAN)
0 Komentar