Bapperida Barito Utara Gelar Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027, Tampung Aspirasi untuk Perencanaan Lebih Matang

Muara Teweh, Kabar Borneo News – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bapperida, Kamis (12/2/2026).

Sekitar 150 peserta hadir dalam forum ini, terdiri dari kepala perangkat daerah, unsur DPRD, perwakilan masyarakat, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan forum ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Kepala Bapperida Barito Utara, Edi Kesumajaya, menyampaikan bahwa konsultasi publik ini merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan RKPD 2027, setelah sebelumnya digelar Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Menurutnya, forum ini menjadi sarana untuk menghimpun masukan dan saran guna menyempurnakan rancangan awal RKPD. Seluruh usulan yang disampaikan akan dirangkum dalam berita acara kesepakatan sebagai bahan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

“Melalui forum ini, kita ingin memastikan perencanaan pembangunan benar-benar partisipatif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi,” ujar Edi.

Selain itu, forum juga membahas sejumlah isu strategis, mulai dari permasalahan pembangunan daerah, prioritas dan arah kebijakan, hingga program dan kegiatan beserta target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2027.

Kegiatan diisi dengan pemaparan rancangan awal RKPD oleh Kepala Bapperida, penyampaian data capaian indikator makro dan mikro oleh Badan Pusat Statistik (BPS), paparan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah oleh BPPD, dan laporan realisasi serta proyeksi anggaran oleh BPKAD.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai tanggapan dan usulan dari peserta. Forum ditutup dengan pembacaan serta penandatanganan berita acara kesepakatan oleh Kepala Bapperida, kepala perangkat daerah, dan perwakilan masyarakat, kemudian secara resmi ditutup oleh Bupati Barito Utara.(Maulana)