DPRD Barito Utara Kawal Musrenbang 2027 di Teweh Selatan Guna Pastikan Keberlanjutan Infrastruktur

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Hj. Netty Herawati dan Ardianto, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Teweh Selatan, Trahean, pada Senin (9/2/2026) ini menjadi momentum penting dalam menjaring aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan. Kehadiran wakil rakyat ini bertujuan untuk memastikan usulan pembangunan selaras dengan kebutuhan rill di lapangan.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T, dengan mengusung tema pembangunan yang berfokus pada kemajuan, pertumbuhan pesat, kesejahteraan, serta keadilan. Strategi ini dirancang untuk mendorong pemerintah daerah bergerak lebih cepat dan terukur melalui 11 program unggulan serta 12 program prioritas pada sektor infrastruktur. Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kabupaten sangat bergantung pada sinkronisasi program yang dimulai dari tingkat desa.

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa aspek keberlanjutan infrastruktur melalui pemeliharaan rutin adalah hal yang sangat krusial. Beliau memberikan instruksi khusus agar perbaikan dilakukan segera ketika tingkat kerusakan masih di bawah 11 persen untuk mencegah kerusakan yang lebih luas. Hal ini dianggap sebagai langkah efisiensi anggaran agar infrastruktur yang telah dibangun dapat memiliki masa pakai yang lebih panjang dan memberikan manfaat optimal bagi warga.

“Membangun itu satu langkah, tapi merawat adalah langkah penentu. Kita harus disiplin mengalokasikan dana pemeliharaan. Jika kerusakan masih ringan atau di bawah 11 persen, itu masuk pemeliharaan rutin agar tidak meluas. Jika sudah besar, baru masuk pemeliharaan berkala,” ujar Bupati Shalahuddin memberikan catatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam forum tersebut.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Barito Utara, Ardianto, memberikan perhatian khusus terhadap persoalan infrastruktur yang terjadi di Desa Butong. Ia menyoroti kendala pada proyek pembukaan badan jalan baru menuju Pasar Kompak yang merupakan satu dari tiga usulan prioritas desa tersebut namun hingga kini masih bermasalah. Selain itu, Ardianto mendesak kelanjutan proyek jalan pelabuhan yang sempat tertunda pada tahun 2025 akibat faktor alam dan keterbatasan waktu pengerjaan.

Legislator tersebut berharap agar proyek jalan pelabuhan yang tertunda dapat segera direalisasikan pada tahun anggaran 2026 demi kelancaran arus transportasi dan ekonomi warga. Secara keseluruhan, Musrenbang di Kecamatan Teweh Selatan ini menjadi wadah kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun rencana kerja yang lebih terarah. Dengan pengawalan ketat dari DPRD, diharapkan RKPD 2027 mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata.