Ketua DPRD Barito Utara Paparkan Pokok Pikiran dalam Konsultasi Publik RKPD 2027
Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP, menghadiri sekaligus memaparkan poin strategis dalam pembukaan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Bappedalitbang Kabupaten Barito Utara pada Kamis, 12 Februari 2026. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian formal untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang lebih transparan dan partisipatif.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Barito Utara, H. Salahuddin, ST., MT., serta dihadiri oleh jajaran penting lainnya mulai dari Wakil Bupati, unsur pimpinan dan anggota DPRD, hingga Sekretaris Daerah. Turut hadir pula para staf ahli bupati, asisten setda, kepala perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Barito Utara. Kehadiran seluruh elemen pimpinan daerah ini menunjukkan keseriusan dalam menyelaraskan visi pembangunan untuk masa depan Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.
Penyusunan RKPD Tahun 2027 ini merupakan Tahap II dari implementasi RPJMD 2025–2029 yang mengusung tema penguatan produktivitas sektor unggulan serta pelayanan publik. Fokus utama dari tema tersebut adalah menjadikan pelayanan publik dan sektor unggulan sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah yang signifikan. Melalui konsultasi publik ini, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan disusun secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP memaparkan tahapan krusial mengenai penyusunan pokok-pokok pikiran (Pokpir) DPRD. Ia menjelaskan bahwa pokok pikiran tersebut merupakan kristalisasi dari aspirasi masyarakat yang dihimpun langsung melalui kegiatan reses di berbagai wilayah. Hal ini menjadi jembatan penting agar suara masyarakat di tingkat akar rumput dapat terakomodasi dalam kebijakan anggaran dan program kerja pemerintah.
Beberapa isu strategis yang ditekankan dalam Pokpir DPRD meliputi pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan, peningkatan kualitas kesehatan, serta pemerataan ekonomi dan pendidikan. Selain itu, sektor penyediaan air bersih, sanitasi layak, ketahanan sosial budaya, hingga ketenteraman dan ketertiban umum juga menjadi prioritas utama. Penekanan isu-isu ini diharapkan mampu menjawab tantangan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Barito Utara saat ini.
Forum konsultasi publik ini juga berfungsi sebagai sarana penyelarasan antara rekapitulasi usulan perangkat daerah dengan pokok-pokok pikiran dari pihak legislatif. Sinergi antara sektor infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program di lapangan. Dengan kerja sama yang solid antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten, penyusunan RKPD 2027 diharapkan mampu menjawab kebutuhan serta harapan nyata seluruh masyarakat.
Posting Komentar