Legislator Barito Utara Kawal Aspirasi Warga Montallat dalam Musrenbang RKPD 2027
Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmen mereka untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kecamatan Montallat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027. Berbagai usulan ini dihimpun para wakil rakyat saat melakukan kunjungan reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) IV beberapa waktu lalu. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah dalam forum Musrenbang yang digelar di Aula Kecamatan Montallat pada Jumat, 6 Februari 2026.
Kehadiran jajaran anggota DPRD ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan mendesak dan prioritas pembangunan di wilayah setempat mendapatkan atensi khusus dalam struktur anggaran mendatang. Suhendra, salah satu anggota dewan yang hadir, mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan dari Montallat I menuju feri penyeberangan Montallat II. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembuatan turap di kawasan pasar lama serta penanganan serius terhadap bencana longsor yang mengancam bagian depan SDN-2 Tumpung Laung II.
Di sisi lain, legislator Naruk Saritani membawa suara mengenai kesejahteraan perangkat adat dan sosial di lingkungan masyarakat setempat. Ia secara khusus menanyakan kebijakan insentif bagi para damang, mantir adat, penghulu adat, marbot masjid, pengurus RT/RW, hingga guru sekolah minggu. Naruk menegaskan bahwa pemberian insentif ini merupakan bentuk penghargaan negara atas peran vital mereka dalam menjaga kerukunan serta memaksimalkan pelayanan sosial di tengah masyarakat.
Sektor kesehatan juga menjadi sorotan utama bagi Rujana Anggraini, S.E, M.M, yang mengidentifikasi minimnya sarana dan prasarana kesehatan di Desa Pepas. Rujana mendesak perlunya pembangunan Pusat Kesehatan Desa (Pustu) baru di Desa Malegoi, Kelurahan Montallat I, mengingat fasilitas yang ada saat ini sering terdampak banjir. Ia menyarankan agar konstruksi bangunan baru tersebut nantinya dibuat dengan konsep panggung guna mengantisipasi luapan air yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Terkait infrastruktur energi, Rujana menyampaikan hasil koordinasi pihaknya dengan PLN Banjarbaru mengenai keluhan warga Desa Sikan yang belum menikmati aliran listrik. Pihak PLN menjelaskan bahwa kendala utama selama ini adalah ketiadaan akses jalan yang memadai untuk membawa peralatan distribusi ke lokasi. Selain masalah kelistrikan, Rujana juga menyuarakan usulan pembangunan kantor PKK di Paring Lahung yang menjadi harapan para ibu di wilayah tersebut.
Sebagai penutup, Rujana menegaskan bahwa DPRD Barito Utara memikul tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengawal seluruh aspirasi ini dalam pembahasan anggaran. Ia berkomitmen agar setiap suara masyarakat yang masuk benar-benar menjadi bagian dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2027 mendatang. Sebagai wakil rakyat, Rujana menegaskan DPRD Barito Utara memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembahasan di DPRD, terutama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2027,” ungkap Rujana.
Posting Komentar