Pemkab Murung Raya Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025, Dukung Program Prioritas Nasional.

Puruk Cahu, Kabar Borneo News– Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri, Rabu (4/6/2025). Kegiatan tersebut berlangsung dari Ruang Sekretaris Daerah Kantor Bupati Murung Raya.

Rakor dihadiri Asisten II Setda Murung Raya Yulianus, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Reyzal Samad, Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Jayadie Y. Dadi, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti para gubernur, bupati, serta wali kota se-Indonesia. Dalam arahannya, Tomsi menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat.

Sejumlah program prioritas nasional turut dibahas, di antaranya penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari Program Menu Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Merah Putih yang dijadwalkan diluncurkan secara nasional pada 12 Juli 2025, serta pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

Disebutkan, capaian PKG di Kalimantan Tengah saat ini baru mencapai 88,3 persen. Pemerintah pusat juga mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II, SMA Unggul Garuda (SUGAR), serta Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Tomsi meminta pemerintah daerah segera menyiapkan sedikitnya tiga titik lahan, baik dari aset pemda maupun desa, untuk pembangunan dapur umum MBG yang nantinya dikelola Badan Gizi Nasional. Selain itu, percepatan penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan BPHTB dan retribusi PBG juga dinilai penting guna mendukung kelancaran program perumahan nasional.

Terkait Koperasi Merah Putih, lebih dari 93 persen daerah telah membentuk koperasi tersebut. Pemerintah berharap seluruh koperasi sudah aktif dan beroperasi saat peluncuran nasional pada Juli mendatang.

Pemerintah pusat juga mengingatkan agar sinergi lintas sektor terus diperkuat, kebijakan fiskal dan moneter dioptimalkan, serta pemantauan harga dilakukan secara konsisten guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.