Akses Wartawan Sempat Terhambat Saat Pelantikan Ratusan Pejabat di Barito Utara

Muara Teweh - Prosesi pelantikan ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang digelar di Gedung Balai Antang memicu sorotan dari kalangan jurnalis. Hal ini terjadi lantaran adanya pembatasan akses bagi awak media yang ingin meliput secara langsung agenda resmi tersebut. Kondisi di lapangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Pihak protokol sebelumnya menginformasikan bahwa seluruh kebutuhan dokumentasi, baik foto maupun materi berita, telah ditangani sepenuhnya oleh tim Humas Kominfo. “Izin menyampaikan informasi dari bagian protokol, terkait acara pelantikan di Balai Antang, bahwa pengambilan foto dokumentasi dan berita dilaksanakan Humas Kominfo dan nanti akan disebarkan ke wartawan,” tulis pemberitahuan resmi dari Dinas Protokol Setda Barito Utara.

Namun, sejumlah wartawan yang hadir di lokasi justru diminta meninggalkan area kegiatan oleh petugas Satpol PP yang berjaga. Salah satu jurnalis, M. Gazali Noor, mengaku sempat berada di dalam gedung sebelum akhirnya diarahkan untuk keluar oleh petugas. “Saya sempat masuk ke dalam, tapi disuruh keluar oleh Satpol PP,” tuturnya memberikan keterangan singkat terkait insiden tersebut.

Menanggapi keluhan media, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada larangan resmi untuk melakukan peliputan. Ia menjelaskan bahwa kendala tersebut murni disebabkan oleh terbatasnya kapasitas ruangan gedung karena banyaknya peserta yang hadir. “Tidak ada perintah untuk tidak meliput. Mungkin karena keterbatasan ruang saja. Yang dilantik hampir ratusan orang, ditambah tamu undangan lainnya,” ujar Bupati.

Didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Bupati juga memastikan bahwa kegiatan pelantikan tersebut tetap bersifat terbuka untuk publik. Pemerintah daerah menjamin ketersediaan informasi melalui rilis resmi yang bisa diakses oleh seluruh awak media setelah acara usai. “Tidak ada yang diprivatisasi, tidak ada larangan. Nanti beritanya tetap bisa diambil,” tambah H. Shalahuddin menjelaskan situasi tersebut.

Pelantikan ini sendiri disebut sebagai bagian dari upaya evaluasi serta penataan birokrasi demi mempercepat kinerja pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah berharap rotasi ini mampu menciptakan struktur organisasi yang lebih efektif, responsif, dan profesional. “Kami sudah enam bulan menjabat, sehingga perlu melakukan pelantikan untuk menata dan memperkuat kinerja. Harapannya ke depan, seluruh jajaran bisa bekerja lebih efektif dan lebih cepat,” pungkasnya.