Bupati Barito Utara Evaluasi Kinerja Birokrasi di Tengah Dominasi Jabatan Plt Camat

Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara resmi melantik 136 pejabat eselon II, III, dan IV di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, pada Senin (4/5/2026). Prosesi pelantikan ini dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, sebagai upaya penyegaran struktur birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Namun, perhatian publik tertuju pada komposisi kepemimpinan di tingkat kecamatan yang hingga kini masih didominasi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Dari total sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Utara, tercatat baru empat wilayah yang memiliki camat definitif, sementara lima lainnya masih dijabat oleh Plt. Dalam pelantikan tersebut, empat sosok ditetapkan sebagai Plt camat, yakni drg. Dwi Agus Setijowati di Teweh Baru, Hery Jhon Setiawan di Teweh Selatan, Irwanto di Gunung Purei, dan Halen Perdana di Lahei Barat. Sedangkan Dudy Bagus P. telah lebih dulu mengisi posisi Plt Camat Teweh Tengah.

Pada kesempatan yang sama, pemerintah daerah juga mengukuhkan empat camat definitif untuk memimpin wilayah strategis lainnya. Mereka adalah Mundawan sebagai Camat Teweh Timur, Anwar Hamidi sebagai Camat Lahei, Harry Darmawan sebagai Camat Gunung Timang, serta Hakim Septiawan sebagai Camat Montallat. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi pemerintahan di tingkat akar rumput meskipun separuh wilayah masih dipimpin pejabat sementara.

Banyaknya posisi Plt camat memicu diskusi di masyarakat, mengingat ketersediaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Barito Utara dinilai cukup memadai untuk mengisi jabatan definitif. Selain itu, beberapa Plt diketahui merangkap jabatan utama di lingkup pemerintahan pusat kabupaten di Muara Teweh. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi konsentrasi dan efektivitas kerja para pejabat dalam melayani kepentingan masyarakat di kecamatan.

Menanggapi hal tersebut, H. Shalahuddin menegaskan bahwa penunjukan pejabat merupakan langkah strategis untuk melakukan penataan kinerja birokrasi secara menyeluruh. “Intinya kami sudah enam bulan menjabat, perlu melakukan pelantikan untuk menata dan memperkuat kinerja, supaya ke depan bisa bekerja lebih baik dan lebih cepat,” ujar Shalahuddin kepada awak media usai acara pelantikan.

Bupati juga menekankan bahwa setiap pejabat yang baru dilantik akan dibebani target kinerja yang jelas, terukur, dan dipantau melalui mekanisme evaluasi ketat secara berkala. “Ada target yang harus dicapai. Kalau tidak mencapai target, akan dievaluasi. Evaluasi dilakukan setiap enam bulan, dan paling lama dua tahun,” tambahnya. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berkomitmen memastikan pelayanan publik di seluruh kecamatan tetap berjalan optimal dan efektif.