Pemkab Murung Raya Perkuat Langkah Pengendalian Inflasi dan Optimalisasi Data Sosial Nasional

Puruk Cahu, Kabar Borneo News– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat akurasi data sosial. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Ruang Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.

Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu diikuti seluruh pemerintah daerah sebagai agenda rutin untuk mengevaluasi perkembangan inflasi sekaligus menyusun langkah antisipatif dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri meminta pemerintah daerah agar terus mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi melalui pemantauan harga secara berkala, menjaga kelancaran distribusi barang, memperkuat kerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta melakukan intervensi apabila terjadi kenaikan harga komoditas strategis.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,44 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya tarif transportasi serta harga beberapa komoditas pangan, sehingga diperlukan langkah cepat dan terukur dari pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga dirangkaikan dengan peluncuran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026 oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Data yang telah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ini diharapkan menjadi dasar yang lebih akurat dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus memperbarui data masyarakat melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Dengan data yang valid dan mutakhir, pemerintah optimistis penyaluran bantuan sosial akan semakin tepat sasaran, efektif, serta mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah dinamika perekonomian.(Mln)