Pemkab Murung Raya Perkuat PUG, Pastikan Pembangunan Berkeadilan bagi Semua

PURUK CAHU, Kabar Borneo News– Pemerintah Kabupaten Murung Raya terus memperkuat penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bagian dari strategi mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Sarwo Mintarjo, saat mewakili Bupati Murung Raya Heriyus, S.E., dalam kegiatan Advokasi Penguatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2026, yang digelar di Aula Bapperida Murung Raya, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADaldukKB) Murung Raya, Pirman Prihatin, SKM., MM., sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati yang disampaikannya, Sarwo Mintarjo menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan daerah. Penerapan PUG diharapkan dapat memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan, partisipasi, serta memperoleh manfaat pembangunan secara proporsional.

Menurut Sarwo, keberadaan Pokja PUG mempunyai posisi strategis dalam mendorong integrasi perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan. Mulai dari proses perencanaan, penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi.

“Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyambut baik kegiatan ini karena menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pembangunan yang responsif gender,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerapan PUG tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah. Seluruh OPD memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Penguatan PUG juga dinilai sejalan dengan agenda pembangunan nasional, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan peran perempuan, pemuda, serta perlindungan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Sarwo menyebutkan, berdasarkan data yang ada, masih ditemukan sejumlah kesenjangan gender di Murung Raya, antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Dari data yang ada, masih terdapat kesenjangan gender yang perlu kita benahi bersama melalui kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif,” katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah mendorong peningkatan kapasitas anggota Pokja PUG, penguatan koordinasi antar-OPD, serta penyediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia.

Menurutnya, data yang lengkap dan akurat sangat diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi kesenjangan serta merancang intervensi pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

“PUG merupakan strategi pembangunan untuk mengurangi ketimpangan gender dan mendorong pembangunan yang inklusif serta responsif. Karena itu, PUG bukan hanya urusan Dinas P3A, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah,” tegas Sarwo.

Ia berharap kegiatan advokasi tersebut dapat menghasilkan langkah nyata dan tidak berhenti pada diskusi semata. Setiap perangkat daerah diharapkan menindaklanjuti hasil kegiatan dengan memasukkan prinsip kesetaraan gender ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Pertemuan ini harus menghasilkan tindak lanjut yang nyata. Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat mengambil peran sehingga penguatan PUG benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Murung Raya,” pungkasnya.

(Lana)