Kepala BPKP Kalteng Tekankan Perencanaan Tepat Sasaran dalam Evaluasi Anggaran 2026 di Barito Utara
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya perencanaan yang matang dan tepat sasaran demi keberhasilan pembangunan daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Entry Meeting yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Barito Utara pada Senin (20/4/2026). Agenda strategis ini turut dihadiri oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Sekretaris Daerah Muhlis, serta jajaran pejabat eselon di lingkungan pemerintah kabupaten.
Dalam kunjungan perdana resminya ke Barito Utara, Ilham Nurhidayat mengapresiasi sinergi yang terjalin erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal jalannya pembangunan. Beliau menegaskan bahwa peran BPKP adalah memastikan bahwa seluruh proses birokrasi dan eksekusi anggaran berjalan di koridor yang akuntabel. “Kehadiran kami merupakan komitmen dan tanggung jawab moral untuk memastikan pembangunan daerah berjalan dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan,” ungkap Ilham di hadapan para kepala perangkat daerah.
Ilham menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah, yakni keterbatasan alokasi anggaran di tengah melonjaknya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan dasar. Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya menuntut skala prioritas yang tajam agar penggunaan sumber daya memberikan dampak maksimal. Oleh karena itu, perencanaan yang presisi menjadi kunci utama agar setiap rupiah yang dikeluarkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Barito Utara secara efektif.
Tugas BPKP ditegaskan tidak hanya terbatas pada fungsi audit di akhir periode, melainkan juga melakukan pengawalan sejak tahap awal perencanaan dan penganggaran. Mengutip pepatah bijak dari Benjamin Franklin, Ilham mengingatkan bahwa kegagalan dalam merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Langkah "diagnosis awal" yang dilakukan timnya bertujuan untuk memastikan keselarasan program dan fokus pada prioritas pembangunan, bukan sekadar mencari kesalahan administratif semata.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian serius dalam evaluasi ini meliputi penanganan kemiskinan, stunting, pembangunan infrastruktur, serta ketahanan pangan yang berdampak langsung pada kesejahteraan. Ilham menekankan pentingnya konsistensi dokumen perencanaan, mulai dari tingkat nasional hingga ke Rencana Kerja Anggaran (RKA) di setiap perangkat daerah. Harmonisasi dokumen ini sangat diperlukan agar seluruh program kerja memiliki arah yang terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa tujuan yang jelas.
Menutup arahannya, Ilham mengingatkan bahwa akuntabilitas kinerja jauh lebih penting daripada sekadar penyerapan anggaran secara kuantitas. Setiap program kerja diwajibkan memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat luas. “Setiap kegiatan harus bisa menunjukkan hasil yang jelas, bukan sekadar terserap anggarannya. Dampak dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya sebagai penutup komitmen pendampingan BPKP bagi kemajuan daerah.
Posting Komentar